Selain itu, disajikan studi kasus dengan menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan desentralisasi di bidang pengelolaan perikanan dan prosesnya. 1 boad sekitar 10 menit. Ilmu yang mempelajari tentang Dinamika Populasi ikan tersebut. Peta WPP-RI. 0. Meski-pun demikian, saling berinteraksi antara ma-syarakat dapat dipandang juga sebagai po-tensi yang dapat dikembangkan untuk me-rumuskan suatu mekanisme pengelolaan sumberdaya perikanan yang efektif. Ekosistem merupakan unit organisasi biologi dimana terjadi hubungan fungsional antara komponen-komponen biotik dan lingkungan. 1. S. (2010) dalam kajiannya menemukan bahwa secara umum dalam kedinamikaannya, posisi keterkaitan subJurnal Pengelolaan Perikanan Tropis (Journal Of Tropical Fisheries Management), Desember 2021, Volume 05 Nomor 02 101 perikanan tangkap skala kecil di sepanjang wilayah pesisir pantai Karangasem. 0: 1. Sementara pada triwulan 4 tahun 2020 pertumbuhan ekonomi perikan-Sumber daya perikanan laut menjadi salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang dimanfaatkan penduduk. Sebelum tsunami (2004), Pulo Raya merupakan pulau berpenghuni, namun akibat tsunami tersebut banyak penduduk yang meninggal. KOMPAS. Bagaimana pengelolaan sektor perikanan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, Tim Warta Wantimpres berkesempatan melakukan wawancara dengan Prof. Kepmen KP tersebut. Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan; 4 16. (021) 3864293 Email:. 1. 2020 No. (2) Kebijakan pengelolaan harus dapat diterima oleh semua stakeholder. Pasal 88 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. id. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. (2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan,. Alat Penangkapan Ikan selanjutnya disingkat API adalahPengelolaan perikanan skala kecil di Kabupaten Bangka pada beberapa kurun waktu terakhir menunjukkan produktivitas yang semakin menurun. Pembangunan sosial, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak 8 7. Kata terakhir,. go. ipb. Dekan FIKP Universitas Hasanudin beserta jajarannya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Ditjen Perikanan Tangkap KKP, Ocean Policy Specialist EcoNusa,. Penelitian ini bertujuan untuk. Rodney A. Perikanan yang berkelanjutan dapat dicapai melalui pengelolaan perikanan yang tepat dan efektif yang berdampak pada meningkatnya kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat sekaligus terjaganya. Dilansir dari jurnal Pemanfaatan Sumber Daya Laut dan Implikasinya Bagi Masyarakat Nelayan (1999) karya Prapto Darsono, terdapat sembilan wilayah pengelolaan potensi sumber daya ikan di Indonesia , meliputi:Produksi ikan adalah seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Sehingga, pada saat ini tercatat sebanyak 550 rencana aksi untuk seluruh isu/permasalahan yang sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Pukat hela dasar berpalang (Beam trawls), TBB, 03. . Foto : KKP . Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat. Judul. Hasil utama perikanan. model pengelolaan perikanan secara konven-sional versus dengan paradigma baru dan mengeksplorasi tingkat keberhasilan model pengelolaan perikanan dengan paradigma baru. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, dalam penyampaian saat sosialisasi PP di Jakarta. 5. Penerapan prinsip pengelolaan sumber daya ikan berbasis ekosistem masih menghadapi banyak tantangan. Meningkatan kepatuhan selektifitas penangkapan ikan ramah lingkungan, penggunaan mata. (2) Pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan peraturan. Indonesia. Ruang lingkup Biologi Perikanan meliputi 2 cabang kajian yang saling terkait. 299, jdih. Hal tersebut juga selaras dengan panduan sukarela perikanan skala kecil yang mendukung kesetaraan gender dalam perikanan seperti disebutkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. U U D 1945 Pasal 33 ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran. produk perikanan dan faktor-faktor lainnya. Sejumlah pihak membahas rancangan Roadmap Monitoring, Controlling and Surveillance (MCS) Wilayah Pengelolaan Perikanan 712, 713, 714 dan 573. Keingi-nan masyarakat yang saling bertentangan PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWLS) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA A. Pendekatan ecosystem based management (EBM) untuk pengelolaan sumberdaya ikan mungkin merupakan salah satu metoda alternatif untuk pengelolaan ekosistem sumberdaya ikan yang komplek. Baca juga: Pengelolaan Perikanan akan Berbasis Wilayah. Perlu komitmen kuat antarpelaku usaha perikanan dengan pemerintah atas hak pengelolaan perikanan di PUD,” ungkap dia. A. 10. H, Tembalang Semarang amiek_hk@yahoo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis nilai aktivitas perikanan rajungan dalam bentuk trip optimal dan keuntungan untuk pengelolaan perikanan rajungan di pesisir timur Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status keberlanjutan terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan dan pengaruhnya terhadap lingkungan serta masyarakat di perairan Selat Madura. Laporan ini merupakan hasil sintesis dari studi ekplorasi kondisi wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia ditinjau dari perspektif pendekatan ekosistem untuk perikanan (ecosystem approach to. Pengembangan konsepsi managemen perikanan lebih lanjut secara skhematis terlihat pada Gambar 1 (Silvestre, 1996). Salah satu WPP-NRI yang memiliki potensi sumberdaya perikanan khususnya pada jenis udang dan ikan demersal. Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LAUT LEPAS. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia. pengolahan perikanan yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan dimana wilayah yang potensial untuk dikembangkan sebagai industri pengolahan perikanan. go. Menyadari kondisi tersebut, Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Peraturan Gubernur (Pergub) NTB Nomor 32 Tahun 2018 telah berupaya untuk melakukan pengendalian penangkapanDalam Pasal 2 Permen KP No 18 Tahun 2014, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan 11 WPPNRI, dimana WPP-NRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman. Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis Journal Of Tropical Fisheries Management. 5/VII/2021. Capaian ini terjadi ditengah penguatan visi sektor kelautan dan perikanan sebagai “prime mover” ekonomi nasional. Management objective importance in fίsherίes: an evaluatίon using the Analytíc Híerarchy Process (AHP). 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Indonesia peduli dan berperan aktif dalam beberapa organisasi perikanan regional dalam rangka pelestarian dan pengelolaan sumberdaya ikan secara berkelanjutan khususnya yang hidupnya beruaya jauh. Perikanan Berkelanjutan Hadapi Banyak Tantangan. Penerbitan izin a. Konsep MSY berangkat dari model pertumbuhan biologis yang dikembangkan oleh seorang ahli Biologi bernama Schaefer pada tahun 1957. During the last jive decades marine fisheries production demonstrated an increase of nearly 500% or an annual average increase of. Mempertimbangkan penyebaran ikan karang pada perairan laut sekitar Pulau Seram yang tak sampai 12 mil laut dari pantai, pengelolaan. Login. Selama waktu tersebut, Indonesia dituntut harus terus meningkatkan jumlah produksi dengan cepat Di saat yang sama, Indonesia juga terus mengalami penurunan jumlah. , & PratiwiM. Cit, hlm 11. Nilai. Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (JPHPI), formerly known as Buletin Teknologi Hasil Perikanan, was established in 1996 at the Department of Aquatic Product Technology. PRINSIP DAN PENGERTIAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN Pengelolaan perikanan menurut FAO (2002) adalah proses yang terpadu antara pengumpulan informasi, melakukan analisis, membuat perencanaan, melakukan konsultasi, pengambilan keputusan, menentukan alokasi Pengaturan pengelolaan perikanan berbasis Wilayah di perairan darat ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/Permen-KP/2020 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat, yang membagi dalam 14 (empat belas) WPPNRI PD. Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya. Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, kebijakan penangkapan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas: 17 Juni 2016: 20 Juni 2016: Berlaku: 56: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan: 16/2016 Pengelolaan perikanan semacam ini dikenal dengan sebutan Hak Pengelolaan Perikanan (HPP) atau rights-based fisheries management, yang memadukan kearifan lokal dan sains perikanan. Perairan laut Indonesia seluas 6,4 juta km2 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), dibagi menjadi 11 WPPNRI. Adapun kompetensi khusus yang harus Anda kuasai berupa kemampuan untuk menjelaskan: 1. 2. Ketentuan Umum 2. Berdasarkan keempat aspek tersebut, maka tujuan dan sasaran pengelolaan perikanan RPP-TCT dikembangkan. Metode Multi Dimensional Scaling (MDS) dengan analisa terhadap 5 dimensi. Jakarta: Direktorat Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 0 nelayan, 57% nelayan memiliki partisipasi sangat baik, 23% baik dan 20% kurang baik. Masalah-masalah pengelolaan kawasan perikanan dinilai masih banyak, sedangkan kapasitas SDM dan sarana, serta anggaran disebut terbatas. Selanjutnya, pengembangan dan uji coba model teknik ini dilakukan oleh Jaya dan Nimi (2015), untuk evaluasi pengelolaan perikanan di WPP 711, 712, dan 573. Cit, hlm 274. Pembentukan kelembagaan unit pelaksanaan teknis (UPT) pengelolaan sumberdaya ikan di 11 WPPNRI yang memajukan perikanan Indonesia dengan mengedepankan dan melayani nelayan Indonesia sebagai pelaku utamanya. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. Status pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem di Kepulauan Kei besar Kabupaten Maluku Tenggara berada pada kategori baik dengan nilai agregat total sebesar 61,25 (hijau muda) yang. KAJIAN STRATEGI PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN Kementerian PPN / Bappenas Direktorat Kelautan dan Perikanan 2014 f KATA PENGANTAR Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta km2 dan mempunyai potensi serta keanekaragaman sumber daya kelautan dan. Pukat hela dasar (Bottom Trawls), TB, 03. pengolahan. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya, implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan. Subjek. ) di Wilayah Negara Republik Indonesia. pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; b. 1 Gambar 1. Sedangkan sumber daya perikanan adalah seluruh binatang dan tumbuhan yang hidup di perairan (baik di darat maupun laut), oleh karena itu perikanan dapat dibedakan atas perikanan darat dan perikanan laut (Mubiyarto, 1994). 10. ), Kepiting (Scylla spp. Menurut Salmarika, et al. (3) Hormati sebanyak mungkin nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. MMPI5104/MODUL 1 1. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil. IPNLF mendukung dan bekerja sama dengan Indonesia dan negara-negara lain dalam pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan proses pengolahan untuk menambah nilai, baik dari segi gizi, rasa, bau bentuk/tekstur, maupun daya awet. Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sehingga tercapai manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan sidat di Indonesia. 110/SJ. UN Agreement on the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, yang dibuat dengan tujuan untuk mengelola jenis ikan yang beruaya jauh atauPerikanan (Permen KP) Republik Indonesia Nomor: 18/Permen-KP/2014 yang terdiri atas 11 (sebelas) wila-yah pengelolaan perikanan. Perumusan pemikiran melalui berbagai karya nyata, termasuk buku harus terus dilakukan. NOMOR: SP. Peningkatan produksi ikan. EKONOMI SUMBER DAYA TERBARUKAN : PERIKANAN. Buku ini berisikan gagasan inovasi masa depan dengan tema Keberlanjutan Pengelolaan Perikanan Era New Normal Pasca Pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji domain kelembagaan pada pengelolaan perikanan pelagis kecil dengan pendekatan ekosistem di perairan Aceh Barat (Studi Kasus di PPI Kuala Bubon). Pudjiastuti, S. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan, yangDetail Pengelolaan Perikanan. Berangkat dari hal tersebut penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1) mengetahui kondisi perikanan di Pulau Gili Labak; 2) merumuskan strategi pengelolaan perikanan berkelanjutan di Pulau. 0 Identifikasi Berdasarkan Kebangsaan Kapal 148 Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap 7(2): 141-150, Desember 2022 Pelanggaran Kapal Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-RI) 571 19 - 21 8 20. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumberdaya perikanan, wilayah perairan Indonesia dibagi kedalam 11 (sebelas) wilayah pengelolaan yang disebut wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia (WPP-NRI). , Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Persatuan (Presiden Alm. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol; Mengingat : 1. Konsep perikanan berkelanjutan muncul dari kesadaran lingkungan, karena kecemasan terhadap merosotnya kemampuan lingkungan. meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil;pengembangan industri pengolahan hasil perikanan berbasis pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Bulak. Sejarawan Universitas Diponegoro, Semarang, Sutejo K. 709 ikan/1000m3, rata-rata kelimpahanPengelolaan Perikanan Era New Normal Pasca Pandemi Covid-19 Gagasan Inovasi Masa Depan . Atas pertimbangan nilai ekonomi dari potensi sumber daya perikanan yang ada, diusulkan WPPNRI 711, 715, dan 718 sebagai model pengelolaan kawasan berbasis. Tercapaianya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian SDIUpaya mencapai pengelolaan dan pemanfaatan berkelanjutan ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mengamanatkan pembangunan perikanan melalui pendekatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). 1. 5/IV/2022 JAKARTA (6/4) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperbarui data estimasi potensi sumber daya ikan (SDI) yang ada di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) menyusul terbitnya. Adapun 11 wilayah pengelolaan perikanan Negara Indonesia yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: WPPNRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman. (2016). bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang. Zaini menjelaskan, area penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia (NRI) dibagi menjadi tiga zona, yakni zona fishing industri, zona nelayan lokal, dan zona spawning & nursery ground (zona pemijahan dan perkembangbiakan ikan). 2013) dan analisis pengembangan perikanan tangkap di Kota Bengkulu (Suyedi 2007). 7 Bagi Indonesia sumber daya ikan memiliki peran strategis dalam perekonomian dan pembangunan nasional. T. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya IkanPengaturan zona penangkapan ikan sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/Permen-KP/2020 tentang jalur penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara RI dan laut lepas. Pendekatan ekosistem menjadi model yang dipilih Pemerintah Indonesia untuk diterapkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). Konsep Dan Teori Desentralisasi. “Tujuannya untuk menuju pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan mengakomodasi kompleksitas serta dinamika sumber daya dan usaha. Sebagai upaya dalam mendukung kebijakan pengelolaan perikanan, maka Menteri Kelautan Perikanan menetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI (Pasal 41 ayat 5). PermathasariD. Info. Sebagai bagian dari industri perikanan, kapal perikanan juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman, termasuk kehadiran teknologi sistem identifikasi otomatis (AIS). bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan perikanan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Wilayah. Judul. 34. Luasan ZEE ini dibagi menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang memiliki karakteristik tersendiri, baik ekologi, sumber daya, infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, termasuk industrinya. POTENSI DAN TINGKAT PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (WPP NRI) TAHUN 2015 SERTA OPSI PENGELOLAANNYA. (021) 3519070 EXT. 1. MENTERI KELAUTAN DAN. Penguatan pelabuhan perikanan, sarana dan prasarana, termasuk SKPT 5. Untung, U. Beranda. pelayanan pengolahan hasil. bahwa untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya serta untuk mencegah terjadinya hal-. Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) yang selanjutnya disebut RFMO adalah organisasi pengelolaan perikanan regional yang memiliki ketentuan atau pengaturan tersendiri, khususnya untuk menjamin konservasi dan keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah tertentu. Tabel 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperbarui data estimasi potensi sumber daya ikan (SDI) yang ada di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). P. 2020. 1. A. 1062, jdih. Jakarta (ANTARA) - Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap Kemenko Maritim dan Investasi (Marves) Ikram Malan Sangadji mengatakan hilirisasi perikanan perlu diperkuat dengan investasi. GO. 2020. Pengelolaan perikanan skala kecil di Kabupaten Bangka pada beberapa kurun waktu terakhir menunjukkan produktivitas yang semakin menurun. (CAGR) pada kurun waktu 2009-2013. WPPNRI 711: Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat sebagai provinsi fokus Perikanan harus mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. (021) 3864293 Email: humas. Pengelolaan Perikanan secara menyeluruh dalam mengatasi permasalahan perikanan khususnya di daerah. Permen ini mengatur tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat. Keingi-nan masyarakat yang saling bertentangan Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi konsep negara kepulauan Republik Indonesia dalam mengatur wilayah pengelolaan perikanan dimana terdapat kapal-kapal ikan asing yang masuk di. Perikanan harus mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Peraturan Perundang-undangan. Hal ini dibuktikan melalui kinerja KKP dalam menindak pelanggaran pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta kapal perikanan ilegal yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan. pengelolaan sumber daya perikanan di perairan Indonesia dan menyebabkan sumber daya perikanan di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) Indonesia mengalami over fishing. Luasan ZEE ini dibagi menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang memiliki karakteristik tersendiri, baik ekologi, sumber daya, infrastruktur, kapasitas sumber daya. Kerjasama pengelolaan stok perikanan di Asia Tenggara masih kurang berkembang. kkp.